sariah

July 2, 2009 at 10:18 am Leave a comment

Jilbab pun (Kembali) ‘Bersemi’ di Nigeria
Bukan cuma di negara Barat pengenaan pakaian yang menunjukkan simbol keagamaan kerap dipermasalahkan, Nigeria, negara dengan 55 persen penduduknya beragama Islam, juga melakukannya. Adalah pemerintah wilayah Lagos telah mengeluarkan larangan memakai jilbab di sekolah-sekolah negeri. Umat islam setempat pun beraksi.
Titik balik terjadi pada hari Kamis, 18 Nopember lalu. Pengadilan Tinggi Lagos memutuskan bahwa tidak ada seorangpun atau pihak manapun yang dapat memaksa seseorang (Muslimah) untuk mengenakan jilbab sebab hal tersebut merupakan hak azasi yang harus dijunjung tinggi.
Keputusan pengadilan tersebut jelas menjadi kabar gembira bagi umat Muslim Nigeria. Hal itu merupakan ‘kemenangan’ terhadap upaya penyebarluasan pola hidup sektarian di negara yang berada di kawasan Afrika Barat ini. Sebelumnya, dengan argumen demi menjaga kehidupan sekular, pemerintah Lagos melarang jilbab di sekolah negeri. “Ini jelas pukulan telak terhadap umat Islam, khususnya yang banyak bermukim di wilayah selatan,” ungkap Abdul Wahab Baba Nafae, seorang aktivis Muslim.
Lebih jauh, dia mensinyalir pelarangan jilbab di sekolah adalah salah satu usaha yang coba digulirkan dari kelompok Kristen fanatik setelah mereka gagal membendung perkembangan Islam di Nigeria. “Mereka harus menghentikan tindakan provokatif seperti itu dan segera menghormati hukum. Sementara kami hanya melaksanakan hak-hak konstitusional kami,” kata Abdul Wahab. Dia menambahkan pelarangan jilbab pun sudah dikeluarkan di sejumlah negara bagian lain.
Dilarang masuk kelas
Bulan Oktober 2004, Institut Nasional Teknologi dan Kesehatan Lagos melarang siswinya yang berjilbab untuk masuk ke ruang kelas. Keputusan ini didukung oleh pemerintah daerah setempat. Sejumlah siswa Muslim tidak tinggal diam atas perlakuan ini. Fatimo Abidemi Razak, Titilayo Sanni, Idiatu Asabi Ayinde, dan Sunbo Bada menentang kebijakan sekolah dan mengadukannya ke pengadilan tinggi. “Pelarangan itu jelas-jelas ilegal dan melanggar hak azasi,” seru para siswi.
Dalam amar putusannya, hakim Olubunmi Oyewole menegaskan pelarangan tadi bertentangan dengan pasal 38 dan 42 undang-undang dasar Nigeria. Putusan juga menyebutkan, pihak yang berwenang tidak bisa membuktikan argumennya bahwa jilbab dapat menimbulkan konflik antarumat beragama.
Hakim lantas menggarisbawahi, institut itu merupakan sekolah negeri yang dibiayai dari pajak negara dan milik pemerintah. Oleh karenanya pihak pengelola tidak bisa menjalankan tugas dengan mengabaikan undang-undang. Agama Islam memandang jilbab sebagai pakaian yang semestinya selalu dikenakan oleh kaum Muslimah, terutama fungsinya untuk menutupi (aurat) rambut. Maka jilbab dalam hal ini, bukan lagi menjadi sekedar simbol keagamaan.
Isu menyangkut jilbab mencuat ke seluruh penjuru dunia setelah pemerintah Prancis mengeluarkan kebijakan yang kontroversial dengan melarang siswi Muslim memakai jilbab di sekolah umum. Kebijakan yang kemudian oleh kalangan aktivis hak azasi dikatakan sebagai bentuk diskriminasi itu, pada akhirnya menimbulkan di kalangan siswi Muslim, antara kewajiban agama dan kebutuhan akan pendidikan.
Memberlakukan hukum syariah
Berdasarkan sensus pemerintah, sekitar 55 persen warga Nigeria beragama Islam, dan 40 persen Kristen. Akan tetapi, data yang lain menyebutkan bahwa jumlah umat Muslim mencapai 65 persen dari negara yang berpenduduk sebanyak 133 juta jiwa itu. Sebanyak 12 dari 36 negara bagian secara bertahap telah menerapkan hukum syariah sejak negara itu kembali menganut sistem demokrasi tahun 1999 meski muncul keberatan dari pemerintah federal.
Salah satu keputusan yang diambil berdasarkan hukum syariah adalah larangan percampuran antara kaum pria dan wanita di tempat umum. Keputusan berlaku di negara bagian Katsina, di Nigeria utara. Berdasarkan peraturan baru tersebut, pria dan wanita tidak diperbolehkan bercampur di tempat umum kecuali yang sudah berkeluarga. Ini misalnya kemudian dapat dilihat pada setiap perhelatan pernikahan di hotel-hotel yang mana pihak penyelenggara akan menempatkan tamu pria dan wanita di ruangan terpisah.
Di samping itu, pada awal tahun ini, pemerintah negara bagian Katsina telah mengeluarkan larangan konsumsi alkohol dan segala aktivitas yang bertentangan dengan hukum Islam. Termasuk di dalamnya adalah pengenaan hukum pidana berdasarkan syariah.

Antara Syariah dan Desakan Eropa
Penerapan hukum syariah di beberapa negara bagian di Nigeria, mendapat perhatian serius dari negara-negara Barat. Mereka bahkan secara resmi telah meminta penghapusan penerapan hukum pidana syariah ini.
Jaksa Agung dan Menteri Kehakiman Federal, Oluji Akantula menyatakan bahwa persoalan penghapusan penerapan hukum pidana syariah (termasuk hukuman mati) oleh Uni Eropa (UE) merupakan masalah sensitif bagi negaranya. Dalam hal ini ia meminta pihak UE untuk memahami tabiat kondisi tertentu di Nigeria. ” Sebagian dari persoalan tersebut erat kaitannya dengan kepercayaan rakyat Nigeria dan afiliasi keagamaan mereka yang beragam,” kata Oluji Akantula beberapa waktu lalu.
Pernyataan Jaksa Agung tersebut yang disampaikan oleh siaran radio Nigeria sebagai respon terhadap permintaan yang diajukan oleh utusan Parleman Eropa, DR.Kabatu yang mengunjungi Nigeria sekarang ini secara khusus ke Menteri Kehakiman. Ia meminta kepada Menkeh untuk menghapus hukuman mati yang dilakukan oleh peradilan Syariah Islam di wilayah Utara Nigeria. Utusan Parleman Eropa tersebut menyatakan bahwa hal tersebut mengkhawatirkan dan mendeskreditkan reputasi Nigeria dan perkembangan demokrasi di sana.
Menkeh Nigeria dalam pernyataan pers yang disampaikan usai pertemuan dengan utusan Parlemen Eropa di kota Abuja, mengatakan “Sesungguhnya Nigeria punya kondisi, situasi dan persoalan spesifik yang sedang dihadapi. Dan hal-hal prioritas akan menjadi perhatian pertamanya.” Ia juga meminta kepada komunitas internasional untuk mengetahui kondisi tersebut dan memahaminya.” Ia berjanji bahwa pemerintahan federal akan mempelajari tuntutan-tuntutan Eropa tersebut berkenaan dengan dukungan terhadap upaya-upaya meminta PBB mengeluarkan resolusi menghapus hukuman mati dalam sistem hukum di berbagai negara di dunia.
Apapun hal yang berkenaan dengan hukuman mati dalam konstitusi Nigeria, Menkeh menegaskan bahwa di dalam konstitusi ada sejumlah hukuman yang khusus berhubungan dengan kriminal yang perlu diberlakukan hukum mati. “Namun hal itu sangat langka dan dilakukan sangat hati-hati,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa hukuman-hukuman tersebut dalam penetapan dan eksekusinya tidak akan dilakukan dengan cepat. Hal itu dilakukan untuk membuka peluang pengampunan, dan meringankan hukuman guna tetap mempertahankan hak hidup. Selain itu ia juga menegaskan bahwa dalam konstitusi Nigeria juga terdapat artikel-artikel yang memperkenankan kepada negara untuk ikut campur (dalam kondisi-kondisi tertentu) meringankan hukuman mati menjadi hukuman yang lebih ringan.
Dari 36 wilayah di Nigeria terdapat 12 wilayah yang telah memberlakukan hukum Islam secara gradual sejak kembalinya sistem demokrasi di negara tersebut di tahun 1999. Pemberlakuan tersebut tetap berjalan kendati oposisi kuat muncul dalam pihak pemerintahan federal. Penduduk Muslim di Nigeria berjumlah 55% dari total penduduk 120 juta jiwa.
( yus/newsafrica/eramuslim )
Perbankan & Keuangan Wewenang mengadili sengketa perbankan syariah (@m @re is)
Pertanyaan :
Baru-baru ini sedang melambungnya pamor perbankan syariah seiring fatwa MUI tentang status bunga bank. Nah, bagaimana bila terjadi sengketa menyangkut perbankan syariah, apakah merupakan wewenang Peradilan Umum(PN perdata) ataukah wewenang Peradilan Agama? Apakah ditentukan juga adanya perkara koneksitas antara PU-PA bila misalnya kasus tersebut menyangkut pihak perbankan konvensional dan perbankan syariah? Apa dasar hukumnya dalam pemecahan masalah tersebut?
Jawaban :
Untuk menjawab pertanyaan ini terlebih dahulu kita harus mengetahui kewenangan dari Pengadilan Agama dan Pengadilan Umum.

Kewenangan Pengadilan Agama:

Berdasarkan ketentuan ps.49 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UU Peradilan Agama), disebutkan:

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
a.     Perkawinan;
b.    Kewarisan; Wasiat; dan Hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam
c.      Waqaf dan Shadaqoh

Kewenangan Pengadilan Umum:

Berdasarkan ketentuan ps.50  Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (UU Peradilan Umum), disebutkan bahwa :

Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.

Melihat kepada definisi kewenangan diatas, Kewenangan Pengadilan Agama dibatasi hanya untuk hal-hal tertentu dan hanya untuk orang-orang tertentu. Pengertian orang dalam ketentuan mengenai kewenangan tersebut tidak dapat diartikan melalui intepretasi analogi sebagai “badan hukum”, karena dipersyaratkan beragama Islam. Badan hukum, termasuk Bank Syariah secara hukum tidak “beragama islam”, meskipun mungkin menjalankan kaidah syariah. Dengan demikian, sengketa yang bersangkutan dengan Perbankan Syariah tidak termasuk kewenangan dari Pengadilan Agama.
Apabila dimasukan dalam kewenangan pengadilan umum, apakah dari segi hukum syariahnya memungkinkan? Untuk itu kita perlu memahami terlebih dahulu beberapa terminologi dan kaidah-kaidah dasarnya.
Syariah, dari akar katanya berarti adalah jalan yang ditempuh atau garis yang harus dilalui. Dalam pemahaman terminologi, Syariah diartikan sebagai Ketentuan Allah SWT yang berkaitan dengan Manusia untuk menjalankan peranan hidupnya yaitu untuk beribadah. Sumber hukum syariah adalah dari Al- Qur’an dan Al-Hadist (Sunah Rasulullah).
Secara garis besar, ketentuan tersebut dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang mengatur mengenai Ibadah, yaitu bentuk hubungan manusia dengan Allah (habluminallah) dan yang mengatur mengenai hubungan sesama manusia (hablumminannas) atau lebih dikenal dengan muamalah. Muamalah, dalam istilah hukum kita lebih dikenal dengan Perdata.

Kaidah dasar untuk ibadah adalah: segala sesuatunya haram untuk dilakukan, kecuali yang telah jelas-jelas diperintahkan.

Kaidah dasar untuk muamalah/ perdata adalah : segala sesuatunya boleh, kecuali yang telah jelas-jelas diharamkan. Muamalah dalam bahasa hukum konvensional dikenal dengan istilah perdata (privat).

Kegiatan usaha Perbankan Syariah, diwujudkan dalam aqad-aqad yang dibuatnya, baik itu dalam bentuk musyarakat, mudarabah, ataupun bentuk-bentuk yang lain. Tindakan membuat Aqad tersebut termasuk dalam klasifikasi muamalah, maka dari itu segala sesuatunya diperbolehkan, sepanjang tidak melanggar ketentuan syariah yang melarang, termasuk penggunaan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata.

Jika kemudian timbul sengketa terhadap Aqad bank syariah tersebut, karena termasuk dalam kaidah syariah muamalah, maka kita dibebaskan untuk menyelesaikannya dengan cara yang menurut kita baik, sepanjang tidak melanggar ketentuan yang telah dilarang oleh syariah. Oleh karena itu, dari sudut pandang hukum Syariah boleh dipergunakan hukum acara perdata dalam Pengadilan Umum untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan Perbankan Syariah.

Sedangkan dalam definisi kewenangan Pengadilan Umum, sebagaimana telah disebutkan diatas, perkara perdata/muamalah adalah kewenangan dari Pengadilan Umum, maka dengan demikian telah jelas bahwa sengketa yang bersangkutan dengan Perbankan Syariah menurut hukum adalah kewenangan Pengadilan Umum, dan hal tersebut diperbolehkan (tidak dilarang) oleh kaidah syariah muamalah.

Hanya saja, perlu diperhatikan apabila dalam aqad dibuat klausula mengenai penyelesaian sengketa melalui Arbriter, maka penyelesaiannya harus melalui proses Arbitrase dengan mengacu pada ketentuan UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Pilihan Penyelesaian Sengketa.
(Mahawisnu Alam)
Sumber  :
Advokat

Entry filed under: Uncategorized. Tags: .

Keajaiban Lebah Madu hikmah ayat kursi & 7 point yg hrs diingat

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Categories

Recent Posts


%d bloggers like this: